Click Now!

Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://nedy-rahasia.blogspot.com/feeds/posts/default 

Click Now!

Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
Blog secreet
Add To Favorite

62869

Dalam PMK 190/PMK.05/2012 dijelaskan bahwa BPP ditunjuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dimana BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendara Pengeluaran dan BPP bertugas melakukan pembayaran atas UP yang dikelola sesuai pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (4) PMK tersebut.
Read more »

.


Setelah beberapa kali mencoba mengaplikasikan SiLaBI dengan 11 (sebelas) BPP pada satker UIN Malang mengalami masalah pada hasil dari buku pembantu BPP, barusan baru tau kalau ternyata penomeran transaksi tiap BPP haruslah unik antara BPP satu dengan lainnya. Jadi ingat penomeran unik atas SPM pada satker Kankemenag Kota Batu atas 6 dipa unit eselon yang berbeda guna mempermudah pengerjaan e-mpa dan pengarsipan di keuangan.
Read more »


Setelah kita mulai dengan setting user BPP pada SiLaBI, lalu kita lakukan dana transfer tunai dari BP kepada BPP, dan BPP melakukan transaksi UP pada SiLaBI BPP, maka langkah selanjutnya adalah meng-LPJ-kan transaksi BPP pada BP dengan menggunakan aplikasi SiLaBI.
Read more »


Berikut ini contoh transaksi UP pada aplikasi SiLaBI untuk bendahara pengeluaran pembantu. Tentu saja perlu setting SiLaBI untuk BPP terlebih dahulu dan telah dilakukan transfer uang persediaan dari BP ke BPP seperti yang telah ditulis sebelumnya.
Read more »


BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) menurut PMK 190/PMK.05/2012 adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Dimana dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan dan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.
Read more »


Berikut ini cara konfigurasi SiLaBI untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Untuk setting SiLaBI bagi BPP maka kita perlu masuk aplikasi SPM dengan user admin. Letak konfigurasi BPP pada aplikasi SPM dengan user admin ini ada pada menu Referensi I, SPP (Aplikasi yang digunakan disini adalah aplikasi SPM versi 14.2.0 tanggal 10 Juni 2014 seperti gambar di bawah
Read more »


Bila sebelumnya saya menuliskan tentang tata cara perekaman SP2D dengan database terpisah, Kali ini update SPM versi 14.2.0 tanggal 4 Agustus 2014 telah memberikan kita fasilitas kirim adk SPM pada aplikasi SPM dan terima adk tersebut pada aplikasi SiLaBI. Berikut ini gambarannya
Read more »


JAKARTA - Dalam rangka penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2015, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, rencana kerja (Renja) K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L. Terkait dengan hal itu, hari Jumat (11/7) telah dilakukan sosialisasi Pagu Anggaran K/L Tahun 2015 bertempat di Ballroom Dhanapala Jakarta. Acara tersebut dihadiri 405 perwakilan unit eselon I dari seluruh K/L.
Read more »


Sesuai dengan Per-21/PB/2014 tentang penyesuaian sisa pagu DIPA pada SPAN, pada pasal 5 disebutkan bahwa setoran pengembalian belanja mengurangi realisasi anggaran belanja dan dapat menyesuaikan sisa pagu DIPA Satker bersangkutan. Hal ini merupakan kemajuan di bidang pengelolaan keuangan negara karena di tahun-tahun sebelumnya pengembalian belanja tidak bisa digunakan lagi oleh satker (seperti pada Per-1/PB/2013).
Read more »


Sesuai dengan Per-3/PB/2014 tentang Petnjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, BPAB (Buku Pengawasan Anggaran Belanja) adalah salah satu komponen buku pembantu dalam pencatatan transaksi bendahara pengeluaran. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu fungsi penggunaan BPAB adalah mencatat pengeluaran-pengeluaran yang ditransaksikan termasuk juga transaksi SPM-LS Pihak ke-3 yang tidak dibukukan pada BKU maka dibukuan hanya pada BPAB.
Read more »


Dalam PMK 190/PMK.05/2012 dijelaskan bahwa BPP ditunjuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dimana BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendara Pengeluaran dan BPP bertugas melakukan pembayaran atas UP yang dikelola sesuai pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (4) PMK tersebut.
Read more »

.


Setelah beberapa kali mencoba mengaplikasikan SiLaBI dengan 11 (sebelas) BPP pada satker UIN Malang mengalami masalah pada hasil dari buku pembantu BPP, barusan baru tau kalau ternyata penomeran transaksi tiap BPP haruslah unik antara BPP satu dengan lainnya. Jadi ingat penomeran unik atas SPM pada satker Kankemenag Kota Batu atas 6 dipa unit eselon yang berbeda guna mempermudah pengerjaan e-mpa dan pengarsipan di keuangan.
Read more »


Setelah kita mulai dengan setting user BPP pada SiLaBI, lalu kita lakukan dana transfer tunai dari BP kepada BPP, dan BPP melakukan transaksi UP pada SiLaBI BPP, maka langkah selanjutnya adalah meng-LPJ-kan transaksi BPP pada BP dengan menggunakan aplikasi SiLaBI.
Read more »


Berikut ini contoh transaksi UP pada aplikasi SiLaBI untuk bendahara pengeluaran pembantu. Tentu saja perlu setting SiLaBI untuk BPP terlebih dahulu dan telah dilakukan transfer uang persediaan dari BP ke BPP seperti yang telah ditulis sebelumnya.
Read more »


BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) menurut PMK 190/PMK.05/2012 adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Dimana dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan dan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.
Read more »


Berikut ini cara konfigurasi SiLaBI untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Untuk setting SiLaBI bagi BPP maka kita perlu masuk aplikasi SPM dengan user admin. Letak konfigurasi BPP pada aplikasi SPM dengan user admin ini ada pada menu Referensi I, SPP (Aplikasi yang digunakan disini adalah aplikasi SPM versi 14.2.0 tanggal 10 Juni 2014 seperti gambar di bawah
Read more »


Bila sebelumnya saya menuliskan tentang tata cara perekaman SP2D dengan database terpisah, Kali ini update SPM versi 14.2.0 tanggal 4 Agustus 2014 telah memberikan kita fasilitas kirim adk SPM pada aplikasi SPM dan terima adk tersebut pada aplikasi SiLaBI. Berikut ini gambarannya
Read more »


JAKARTA - Dalam rangka penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2015, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, rencana kerja (Renja) K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L. Terkait dengan hal itu, hari Jumat (11/7) telah dilakukan sosialisasi Pagu Anggaran K/L Tahun 2015 bertempat di Ballroom Dhanapala Jakarta. Acara tersebut dihadiri 405 perwakilan unit eselon I dari seluruh K/L.
Read more »


Sesuai dengan Per-21/PB/2014 tentang penyesuaian sisa pagu DIPA pada SPAN, pada pasal 5 disebutkan bahwa setoran pengembalian belanja mengurangi realisasi anggaran belanja dan dapat menyesuaikan sisa pagu DIPA Satker bersangkutan. Hal ini merupakan kemajuan di bidang pengelolaan keuangan negara karena di tahun-tahun sebelumnya pengembalian belanja tidak bisa digunakan lagi oleh satker (seperti pada Per-1/PB/2013).
Read more »


Sesuai dengan Per-3/PB/2014 tentang Petnjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, BPAB (Buku Pengawasan Anggaran Belanja) adalah salah satu komponen buku pembantu dalam pencatatan transaksi bendahara pengeluaran. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu fungsi penggunaan BPAB adalah mencatat pengeluaran-pengeluaran yang ditransaksikan termasuk juga transaksi SPM-LS Pihak ke-3 yang tidak dibukukan pada BKU maka dibukuan hanya pada BPAB.
Read more »


 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions