Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://nedy-rahasia.blogspot.com/feeds/posts/default 
Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
Blog secreet
Add To Favorite

64211

Sebelumnya sudah ada yang berkomentar, mengapa harus ruwet-ruwet menghitung pajak? Bukankah itu hanya in-out ditanggung pemerintah? Maka menurut kami bukan seperti itu, namun keandalan penghitungan pajak diperlukan juga terkait dengan kewajiban bendahara sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor SPT Masa agar lebih tepat dalam melakukan penghitungan pajak sesuai aturan perpajakan. Sebenarnya ada mekanisme penghitungan pajak yang tidak "ruwet" yakni pendekatan final, namun pendekatan ini tidak perlu memperhitungkan PTKP, cukup golongan ke-PNS-an-nya saja sudah bisa dijadikan tarif perpajakannya.
Read more »


Persentase Anggaran Pendidikan tahun ini sebesar 20,59%. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 pada pasal 17 ayat (2). Hal ini berarti sedikit lebih tinggi dibanding yang tercantum dalam UU No 27 tahun 2014 tentang APBN 2015 yang hanya sebesar 20,06%. Dan yang perlu diperhatikan lagi dalam pasal 23B ternyata dalam UU No 3 Tahun2015 ini, masuk lagi dana antisipasi yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak yang menjadi tanggungjawab PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya, dimana pada UU No 27 Tahun 2014 tidak ada.
Read more »


Mengingat telah masuknya anggaran Tunjangan Kinerja/ Remunerisasi pada beberapa eselon Kementerian Agama, dan mengingat juga ulasan sebelumnya tentang Penyempurnaan Perhitungan Pajak Tunjangan Kinerja bulan Desember, ternyata perlu juga penyempurnaan penghitungan pajak tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk bulan selain Desember karena ternyata setelah kami simulasikan selama setahun dengan form perbaikan (kami beri nama bentuk-B) dari Kemenag masih menyebabkan potongan pajak minus pada bulan Desember. Hal ini dikarenakan pada form bentuk-B juga belum memperhitungkan unsur pengurang penghasilan kena pajak yakni biaya jabatan dan iuran pensiun atau THT.
Read more »


Jurnal balik (reversing entries) adalah jurnal yang dibuat pada awal suatu periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal tersebut dibuat agar pencatatan dalam periode berikutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Pada aplikasi SAIBA2015, cara melakukan jurnal balik sedikit berbeda dengan aplikasi SAKPA2014 maupun SAKPA-SAKPA sebelumnya. Bila pada aplikasi SAKPA dulu, cara jurnal balik melibatkan akun yang sama dengan jurnal penyesuaian pada sakpa sebelumnya hanya saja memberikan nilai minus pada jumlah rupiahnya. Namun itu berbeda dengan jurnal balik pada SAIBA 2015. Berikut contoh kasus jurnal balik pada SAIBA2015.
Read more »


Cloud BPAB System atau sistem BPAB (Buku Pengawasan Anggaran belanja) komputasi awan adalah sistem informasi BPAB yang memanfaatkan layanan Cloud System (Komputasi Awan) dalam contoh berikut menggunakan layanan gratis dari Google Drive. Sebagai lanjutan dari tulisan kami tentang desain BPAB manual, berikut ini adalah salah satu alat pendukung kegiatan pembukuan tersebut agar lebih informatif bagi kalangan yang berkepentingan.
Read more »


Bila kita perhatikan, ada sedikit perbedaan atas RUH Pembebanan Akun pada Silabi 2015 ini dibanding dengan 2014 yang lalu. Tampilan RUH Pembebanan akun pada Silabi 2015 kurang lebi seperti ini.
Read more »


Salahsatu form yang harus dibuat PPK dalam hal pengajuan Penggantian Uang Persediaan kepada Pejabat Pembuat SPM yang dilampirkan dalam SPP-UP sesuai dengan PMK 190 Tahun 2012 adalah Daftar Rincian Permintaan Pembayaran. Bila tahun 2014 lalu DRPP masih terlihat di menu silabi, sejak update SAS 15.0.3 DRPP dapat dibuat melalui aplikasi SAS tersebut.
Read more »


Bagi satker yang memiliki BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) di tahun 2015 ini dengan aplikasi SAS versi 15.0.3 masih memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya. Karena aplikasi Silabi dalam SAS versi 15.0.3 ini, pada login BPP belum bisa menerima adk terima tunai dari BP (Bendahara Pengeluaran). Aplikasi Silabi BPP ketika melakukan penerimaan adk, maka akan muncul peringatan Kode BPP AdK:  Kode BPP Default:xxx! seperti gambar berikut.
Read more »


Beberapa hari yang lalu telah diterbitkan PMK NOMOR 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagai pengganti PMK Nomor 418/KMK.03/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Boga Atau Katering.

Pasal 1


(1)
Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Read more »


Menurut per-3/pb/2014 memang transaksi LS-3 tidak perlu dicatat pada BKU, namun transaksi ini perlu dicatat pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. Lalu bagaimanakah kenyataannya dalam aplikasi Silabi 2015 ini? Untuk update 15.0.3 sepertinya permasalahan tersebut belum diakomodir dalam aplikasi. Setelah kami coba atas pembayaran gaji januari dan dan pebruari 2015, ternyata pencatatan tersebut belum bisa masuk pada BPAB, bahkan spm LS-3 yang bersangkutan dapat ditransaksikan berkali-kali, dan juga belum bisa masuk pada realisasi pada form RUH kuitansi yang artinya juga akan mempengaruhi saldo pencairan anggaran pada DRPP salah satu form yg baru diakomodir pada aplikasi silabi 2015 ini. Kita berharap permasalahan LS-3 ini dapat segera diakomodir sebelum transaksi 2015 semakin banyak terjadi di tahun ini, karena perbaikan yang terlambat bisa membebani pekerjaan kita lebih banyak lagi.



Sebelumnya sudah ada yang berkomentar, mengapa harus ruwet-ruwet menghitung pajak? Bukankah itu hanya in-out ditanggung pemerintah? Maka menurut kami bukan seperti itu, namun keandalan penghitungan pajak diperlukan juga terkait dengan kewajiban bendahara sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor SPT Masa agar lebih tepat dalam melakukan penghitungan pajak sesuai aturan perpajakan. Sebenarnya ada mekanisme penghitungan pajak yang tidak "ruwet" yakni pendekatan final, namun pendekatan ini tidak perlu memperhitungkan PTKP, cukup golongan ke-PNS-an-nya saja sudah bisa dijadikan tarif perpajakannya.
Read more »


Persentase Anggaran Pendidikan tahun ini sebesar 20,59%. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 pada pasal 17 ayat (2). Hal ini berarti sedikit lebih tinggi dibanding yang tercantum dalam UU No 27 tahun 2014 tentang APBN 2015 yang hanya sebesar 20,06%. Dan yang perlu diperhatikan lagi dalam pasal 23B ternyata dalam UU No 3 Tahun2015 ini, masuk lagi dana antisipasi yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak yang menjadi tanggungjawab PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya, dimana pada UU No 27 Tahun 2014 tidak ada.
Read more »


Mengingat telah masuknya anggaran Tunjangan Kinerja/ Remunerisasi pada beberapa eselon Kementerian Agama, dan mengingat juga ulasan sebelumnya tentang Penyempurnaan Perhitungan Pajak Tunjangan Kinerja bulan Desember, ternyata perlu juga penyempurnaan penghitungan pajak tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk bulan selain Desember karena ternyata setelah kami simulasikan selama setahun dengan form perbaikan (kami beri nama bentuk-B) dari Kemenag masih menyebabkan potongan pajak minus pada bulan Desember. Hal ini dikarenakan pada form bentuk-B juga belum memperhitungkan unsur pengurang penghasilan kena pajak yakni biaya jabatan dan iuran pensiun atau THT.
Read more »


Jurnal balik (reversing entries) adalah jurnal yang dibuat pada awal suatu periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal tersebut dibuat agar pencatatan dalam periode berikutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Pada aplikasi SAIBA2015, cara melakukan jurnal balik sedikit berbeda dengan aplikasi SAKPA2014 maupun SAKPA-SAKPA sebelumnya. Bila pada aplikasi SAKPA dulu, cara jurnal balik melibatkan akun yang sama dengan jurnal penyesuaian pada sakpa sebelumnya hanya saja memberikan nilai minus pada jumlah rupiahnya. Namun itu berbeda dengan jurnal balik pada SAIBA 2015. Berikut contoh kasus jurnal balik pada SAIBA2015.
Read more »


Cloud BPAB System atau sistem BPAB (Buku Pengawasan Anggaran belanja) komputasi awan adalah sistem informasi BPAB yang memanfaatkan layanan Cloud System (Komputasi Awan) dalam contoh berikut menggunakan layanan gratis dari Google Drive. Sebagai lanjutan dari tulisan kami tentang desain BPAB manual, berikut ini adalah salah satu alat pendukung kegiatan pembukuan tersebut agar lebih informatif bagi kalangan yang berkepentingan.
Read more »


Bila kita perhatikan, ada sedikit perbedaan atas RUH Pembebanan Akun pada Silabi 2015 ini dibanding dengan 2014 yang lalu. Tampilan RUH Pembebanan akun pada Silabi 2015 kurang lebi seperti ini.
Read more »


Salahsatu form yang harus dibuat PPK dalam hal pengajuan Penggantian Uang Persediaan kepada Pejabat Pembuat SPM yang dilampirkan dalam SPP-UP sesuai dengan PMK 190 Tahun 2012 adalah Daftar Rincian Permintaan Pembayaran. Bila tahun 2014 lalu DRPP masih terlihat di menu silabi, sejak update SAS 15.0.3 DRPP dapat dibuat melalui aplikasi SAS tersebut.
Read more »


Bagi satker yang memiliki BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) di tahun 2015 ini dengan aplikasi SAS versi 15.0.3 masih memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya. Karena aplikasi Silabi dalam SAS versi 15.0.3 ini, pada login BPP belum bisa menerima adk terima tunai dari BP (Bendahara Pengeluaran). Aplikasi Silabi BPP ketika melakukan penerimaan adk, maka akan muncul peringatan Kode BPP AdK:  Kode BPP Default:xxx! seperti gambar berikut.
Read more »


Beberapa hari yang lalu telah diterbitkan PMK NOMOR 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagai pengganti PMK Nomor 418/KMK.03/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Boga Atau Katering.

Pasal 1


(1)
Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Read more »


Menurut per-3/pb/2014 memang transaksi LS-3 tidak perlu dicatat pada BKU, namun transaksi ini perlu dicatat pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. Lalu bagaimanakah kenyataannya dalam aplikasi Silabi 2015 ini? Untuk update 15.0.3 sepertinya permasalahan tersebut belum diakomodir dalam aplikasi. Setelah kami coba atas pembayaran gaji januari dan dan pebruari 2015, ternyata pencatatan tersebut belum bisa masuk pada BPAB, bahkan spm LS-3 yang bersangkutan dapat ditransaksikan berkali-kali, dan juga belum bisa masuk pada realisasi pada form RUH kuitansi yang artinya juga akan mempengaruhi saldo pencairan anggaran pada DRPP salah satu form yg baru diakomodir pada aplikasi silabi 2015 ini. Kita berharap permasalahan LS-3 ini dapat segera diakomodir sebelum transaksi 2015 semakin banyak terjadi di tahun ini, karena perbaikan yang terlambat bisa membebani pekerjaan kita lebih banyak lagi.



 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions