Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://nedy-rahasia.blogspot.com/feeds/posts/default 
FREE Passwords manager Click here
Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
Blog secreet
Add To Favorite

140485

Terimakasih pada pak Salahuddin Jakfar Almansor yang telah mempublikasikan update SiLaBI versi E dan sudah banyak perbaikan pada aplikasi SiLaBI tersebut, tapi berikut ini akan kami berikan sedikit review hasil percobaan kami atas update tersebut agar mudah-mudahan akan lebih disempurnakan di versi selanjutnya. Bila anda ingin mencoba update aplikasi tersebut bisa download di Sahabat-komputindo.com
Pada dasarnya update aplikasi SiLaBI tersebut sudah sangat bagus dibanding aplikasi SPM asli sebelum ada update tersebut. Tapi masih ada beberapa permasalahan seperti pada gambar-gambar berikut ini:
Masalah pertama adalah ketika kita membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran. Pada menu ini, update versi E malah menghilangkan fungsi perhitungan Kuitansi UP belum di GU, yang pada versi sebelumnya fungsi perhitungan-nya juga salah (sebelumnya kami mencoba sebelum kami update). Sehingga untuk sementara keterangan kuitansi tersebut kami masukkan ada penjelasan selisih.
Bila kita cetak berita acara tersbeut, maka saldo BKU pada penggunaan update versi E ini telah sesuai dengan sesungguhnya, dibanding bila kita belum melakukan update, maka saldo BKU bisa keliru, karena sepertinya pada aplikasi SiLaBI sebelum update, saldo tersebut dihitung dengan menghitung lagi saldo akhir BKU dikurangi saldo awal BKU yang malah bisa menghasilkan angka minus bila saldo akhir lebih besar daripada saldo awal. Bukankah saldo akhir sudah menjadi saldo akhir tanpa harus mengurangi dengan saldo awal lagi? Maka ini salah satu nilai lebih dari update SiLaBI versi E ini.
Hanya saja untuk Kuitansi UP yang belum di GU seperti yang kami tulis di atas, pada update versi E ini malah dihilangkan atau di Rp 0 kan, saran kami bagaimana kalo misal kolom kuitansi UP belum di GU seperti gambar pertama di atas tidak terkunci oleh program yang artinya bisa diinput oleh operator saja?

Tidak sempurnanya fungsi program pembuat Berita acara tersebut sudah barang mesti mempengaruhi hasil LPJ bendahara pengeluaran. Dimana Saldo akhir BKU sudah benar atas update versi E tersebut, tapi masih menyisakan masalah pada kwitansi UP belum di GU-kan.

Selain pada funsgi utama memudahkan laporan bendahara pengeluaran, aplikasi SiLaBI juga diharapkan dapat memudahkan pengerjaan BKU. Untuk pengerjaan BKU pada aplikasi SiLaBi tanpa update ini, seperti pada postingan kami sebelumnya memang perlu beberapa penyesuaian, tapi kabarnya untuk update versi E ini hal tersebut sudah bisa diselesaikan. Kebetulan pada percobaan kali ini kami melakukan pembukuan lengkap mulai awal tahun (tidak cut-off di tengah tahun) sehingga di sini kami hanya akan menunjukkan beberapa yang perlu disempurnakan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja karena untuk BKU dan pembantunya kami rasa sudah cukup sempurna.
Seperti yang terlihat pada gambar di atas, untuk akun gaji pokok pns, ketika kami lakukan posting sampai bulan Juni, ternyata SPM gaji Januari tidak masuk dalam Buku Pengawas Anggaran Belanja tersebut. Yang ada hanya SPM Pebruari, Maret, April, dan Mei, dan Juni. Dan sepertinya hal tersebut juga terjadi pada akun belanja gaji yang melekat pada belanja gaji pokok.
Bahkan untuk uang makan, karena kasusnya pada bulan pebruari kami mengajukan secara LS bendahara, sementara maret sampai mei secara LS pihak-3, maka yang tercatat pada Buku Pengawasan Anggaran akun belanja uang makan hanya yang bulan pebruari saja, sedangkan maret dan seterusnya tidak tercatat. bahkan untuk akun uang lembur yang kami ajukan SPM-nya bulan april sama sekali tidak tercatat pada buku tersebut.


Sementara ketika kami cek akun-akun non gaji, yang kebetulan semuanya menggunakan mekanisme GU tidak ada masalah pada buku pengawasan anggaran belanja tersebut (sudah cukup perfect). Karena masih ada masalah pada belanja gaji, maka buku pengawasan angagran belanja versi rekapitulasi juga menunjukkan informasi yang belum valid.

Semoga aplikasi SiLaBI tersebut segera ada perbaikan lanjutan agar pengerjaan LPJ bendahara akan lebih mudah dan akurat.

.


Piala dunia yang dimulai dari hari ini sampai 32 hari ke depan, telah memiliki jadwal tetapnya. Anda bisa melihat jadwal piala dunia tersebut langsung pada situs resmi fifa.com. Berikut ini jadwal piala dunia tahun 2014. Klik gambar untuk memperbesar



Berikut ini tata cara pencatatan transaksi SP2D (dalam kasus ini SP2D GUP) pada aplikasi SiLaBI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) untuk instansi yang dapat menerapkan operator SiLaBI terpisah dengan operator SPP dan atau SPM. Dalam artian sesungguhnya operator SiLaBI adalah Bendahara Pengeluaran, sementara operator SPP adalah Staf dari PPK. Untuk satker yang hanya memiliki/ menerapkan satu operator, maka tips berikut ini mungkin tidak berlaku, karena data base SPP, SPM, dan SiLaBI menjadi 1 (satu) yang mungkin dilaksanakan/ diterakan pada satker yang relatif kecil. Untuk satker yang relatif besar, mungkin perlu pemisahan fungsi operator SPP, SPM, dan SiLaBI.

Syarat penggunaan cara ini adalah dalam aplikasi SPM SiLaBI milik bendahara/ operator SiLaBI selain harus memiliki login sebagai bendahara (operator SiLaBI) dan admin (mutlak untuk backup - restore) juga diperlukan loginn sebagai PPSPM/ operator PPSPM karena belum ada dalam aplikasi ini mekanisme kirim SPM/ adk SPM pada SiLABI, adanya kirim adk SPP ke SPM. Jadi sebagai operator SiLaBI "seakan-akan" membuat SPM untuk keperluan agar terekam dalam aplikasi SiLaBI dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masuk sebagai operator PPSPM dan pastikan setting database terpisah seperti gambar berikut
 2. Lakukan terima ADK SPP pada menu SPM
 3. Tampilah terima ADK SPP seperti gambar berikut, pilih tobol ADK
 4. Pilih ADK yang dimaksud seperti gambar di bawah ini (adk SPP biasanya bertrtruktur z-kode satker-tahun-bulan-tanggal.spp
 5. Kita Centang SPP yang kita maksud
 6. Untuk kasus GU maka kita perlu menentukan SPP tersebut ikut UP uang mana (misal ada UP dan TUP maka harus dipilih yang dimaksud) tekan pilih
 7. Bila benar maka akan muncul notifikasi seperti di bawah ini
 8. Langkah selanjutnya adalah pencatatan SPM (Langkah ini terpaksa kita lakukan karena aplikasi belum mendukung kirim adk SPM ke SiLaBI/ kecuali bila suatu saat nanti ada update/ semoga)
 9. Seperti biasa (bagi operator PPSPM) pilih catat SPM
 10. Tentukan tanggal SPP yang diambil tadi lalu pilih SPP yang dimaksud
 11. Rekam tanggal SPM dan pilih simpan
 12. Cetak SPM agar terekam dalam database SiLaBI pada menu SPM
 13. Centang SPM yang dimaksud dan lakukan cetak dilayar saja, pilih proses
 14. Cetak layar akan menampilkan SPM seperti ini, untuk keluar lilih lambang keluar di samping lambang printer seperti gambar di bawah
 15. Berikut ini langkah seharusnya apabila SPM telah terekam pada database SiLaBI (misal operator jadi 1 PC) pilih catat SP2D
 16. Silahkan catat nomer SP2D, isikan tanggal dan bank/pos (untuk pengisian seperti ini bisa konsultasi pada operator PPSPM yang biasa melaksanakannya) lalu simpan
 17. Setelah catat SP2D pilih menu RUH transaksi
 18. Pada tampilan RUH Transaksi, pilih rekam
 11. Untuk memasukkan SP2D GUP tadi kita pilih/ centang SPM GUP (nomer 11)
 12. Akan muncul database SPM yang ada dalam aplikasi SiLaBI, bila anda membackup dari aplikasi SPP/ SPM maka akan muncul banyak SPM mulai awal Januari, untuk mempermudah pencarian, kita bisa memanfaatkan kotak di sebelah kiri tombol pilih, bisa kita ketik nomer SPM atau SP2D lalu silahkan centang SPM yang dimaksud
 13. Dalam memilih SPM, bendahara harus mengetahui, pembayaran SPM tersebut atas kwitansi mana saja, karena akan muncul pilihan kwitansi untuk dibebankan pada SPM tersebut seperti gambar di bawah
 14. Kita centang kwitansi yang dibebankan pada SPM GUP tersebut dengan jumlahnilai total yang harus sama dengan nilai SPM
 15. Setelah berhasil maka akan muncul seperti di bawah ini dan kita catat tanggal buku (seharusnya sama dengan tanggal SP2D)
 16. Bila sukses maka akan muncul peringatan seperti ini, sebelum kita klik OK, coba lihat perbedaannya pada kontrol saldo kas bank yang saya lingkari hijau pada gambar di bawah, masih berjumlah 0
 17. Setelah SP2D itu terekam dalam BKU maka otomatis saldo Bank akan bertambah seperti gambar di bawah
 
Semoga tips ini bermanfaat bagi satker yang menerapkan operator SiLaBI terpisah dengan SPP dan atau SPM


Berikut ini tata cara retur SP2D dalam masa piloting SPAN/ masa migrasi. Dimana bila sebelum SPAN dulu, ketika ada retur SP2D kepada satker, maka selain satker mendapat surat pemberitahuan retur, satker juga mendapat adk retur yang dapat digunakan dalam aplikasi SPM untuk memperbaiki retur tersebut. Tapi tidak b egitu adanya dalam piloting SPAN. ADK yang diharap bisa mempermudah proses retur tersebt, kini telah tidak ada (atau mungkin belum ada). Maka proses retur SP2D dalam SPAN kurang lebih seperti di bawah ini.


  1. Satker menerima surat pemberitahuan retur SP2D dengan batas tindak lanjut biasanya 10 hari setelah surat tersebut diterima satker (surat tersebut tandap disertai adk)
  2. Satker melakukan verifikasi penyebab retur, bila penyebabnya kesaahan nomer rekening maka satker perlu mengajukan penonaktifan suplier terlebih dahulu, bila data selain nomer rekening, satker cukup melakukan perbaikan data suplier (tapi biasanya penyebab retur adalah kesalahan nomer rekening)
  3. Satker melakukan pengajuan perbaikan retur (seperti yang tertera pada surat pemberitahuan retur SP2D)
  4. Dalam retur SP2D pada SPAN, satker perlu mengajukan ulang SPM yang dimaksud dengan data yang benar (kalau dulu cukup perbaikannya saja kan?)
  5. Perbaikan SPM aplikasinya (dalam kasus ini SPM kami database keadanya terpisah/ untuk keperluan pengerjaan SiLaBI pada PC lain) adalah sebagai berikut
  6. Pertama tentu saja backup dulu data base transaksi dengan (login admin)
  7. Bila SPM sudah anda load master maka perlu andal lakukan batal load SPM bersangkutan (lihat tanggal SPM bersangkutan) (login ppspm)
  8. Bila sudah dicatat SP2D maka lakukan batal SP2D (login ppspm)
  9. Hapus SPM bersangkutan (login ppspm)
  10. Lakukan perubahan nomer SPP sesuai SPM yang akan dibenahi (login admin)
  11. Rekam ulang SPP dengan data suplier yang benar, jangan lupa tanggal SPP rubah (login ppk) ternyata untuk kasus kami (data base terpisah) bila SPM di hapus, maka SPP juga terhapus, jadi tidak bisa dilakukan perbaikan SPP melainkan rekam ulang SPP
  12. Cetak SPP (cukup preview aja bila data suplier berupa lampiran dalam login ppk)
  13. Rekam SPM (login ppspm)
  14. Cetak SPM
  15. Kirim adk SPM ke KPPN dan jangan lupa melakukan inject pinppspm
  16. Adk SPM dikirim beserta surat pembetulan retur SP2D 
  17. Catat SP2D bila sudah dapat SP2D (pastinya kalau sudah retur sudah ada SP2D) dan silahkan load master
  18. Kembalikan nomor SPP terakhir sebagaimana pembenahan langkah bernomor 10 di atas (login admin)
  19. Selesai
Semoga pengalaman kami yang selama bulan ini melakukan retur 7 berkas SPM bermanfaat buat anda.


SiLaBI atau Sistem Laporan Bendahara Instansi adalah aplikasi pembukuan bendahara yang baru dipublikasikan oleh dirjen perbendaharaan untuk membantu bendahara dalam membuat pembukuan yang terdiri dari BKU dan beberapa buku pembantunya serta LPJ bendahara pengeluaran (termasuk juga sesungguhnya bendahara penerimaan).
Dalam masa transisi ini, kami satker Kankemenag Kota Batu mencoba memanfaatkannya di awal bulan Mei 2014. Tetapi penggunaan awal aplikasi ini sedikit membuat bendahara kami frustasi mengingat memang selain belum ada sosialisasi ada beberapa fungsi pembukuan yang belum bisa diakomodir SiLaBI.

Masalah pertama adalah masalah catat SP2D, mengingat masalah tersebut seakan-akan memaksa aplikasi SiLaBI ini harus satu tempat dengan aplikasi SPM dan SPP tapi nyatanya bisa diakali.

Cara mengakalinya adalah dengan setting database yang dipisah. Artinya SiLaBI bisa kita instal terpisah dengan aplikasi pembuat SPP dan SPM, dimana nanti adk SPP ditransfer pada SiLaBI dengan memberikan login SPM seakan-akan bendahara pemegang SiLaBI mencatat SPM dan mencetaknya (meskipun hanya tayang saja). Dengan begitu pada aplikasi SiLaBI bendahara dapat melakukan pencatatan SP2D.


Masalah selanjutnya adalah dalam SiLaBI ini apabila ada LS Pegawai/ pihak III maka idak mengurangi buku pengawas angagran belanja. Untuk masalah tersebut sementara kita abaikan mengingat LPJ Bendahara pengeluaran hanya sebatas dana UP dan LS bendahara saja.

Masalah selanjutnya adalah ketika kita menggunakan cutoff tengah tahun dimana ada saldo di awal bulan cutoff (contohnya mei ini) ada saldo di rekening, maka saldo tersebut tidak bisa langsung kita PU-kan (penarikan tunai dari giro) kecuali bila di awal bulan ada saldo kas tunai dan terjadi transaksi UP seperti di salah satu satker kam (dari 6 satker kebetulan 1 satker ada transaksi tunai di awal bulan, sementara yang 3 satker awal bulan PU-Bank karena saldo tunai sedikit/ saldo ada di rekening koran).

Masalah bila anda pada saat cutoff saldo berada di rekening semua lalu anda melakukan PU-Bank (Perputaran Uang) maka gambarannya seperti kasus di bawah ini:

1. Pada awalnya kami melakukan perekaman saldo awal seperti gambar di bawah ini, dimana pada awal mei sudah ada saldo baik tunai maupun bank.
2. Transaksi pertama bendahara pada awal mei adalah PU-Bank karena akan digunakan transaksi tunai, maka bendahara memilih menu RUH transaksi
3. Bisa di lihat di bulan Mei masih belum ada transaksi dengan posisi Saldo Kas seperti gambar di bawah
4. Lalu kami lakukan rekam PU Bank
5. Transaksi PU bank dilakukan dengan mengisi form seperti di bawah ini
6. Kami pilih tanggal transaksi (awal Mei)
7. Selengkapnya transaksi yang terjadi seperti gambar di bawah
8. Ternyata muncul peringatan "Saldo kas Bank tidak mencukupi" padahal kalau kita lihat di bawah saldo tersebut ada
9. Solusinya kita rubah saldo awal menjadi Rp 0 dan merubah nomor transaksi terakhir 2 tingkat untuk memasukkan UP dan PU-Bank
10. UP kita masukkan di bulan april (meskipun pada kenyataannya kami ajukan bulan pebruari)
11. Seperti gambar di bawah, Transaksi UP sebenarnya terjadi pada akhir Pebruari (tanggal SP2D)
12. Namun transaks ini kita bukukan di akhir april untuk keperluan cutoff pengaplikasian SiLaBI ini
13. Selanjutnya kita per PU-Bank di akhir april mengingat saldo awal Mei terdiri dari Kas Tunai dan Kas bank seperti gambar di bawah ini
15. Kita lakukan PU-Bank sebesar Saldo awal Mei
16. Gambaran transaki April adalh seperti berikut ini, dimana nomer terakhir transaksi yang telah kita naikkan 2 tingkat digunakan oleh 2 transaksi di bulan april
17. lalu kita piih bulan transaksi Mei untuk PU-Bank di awal  bulan Mei
18. Kita lakukan transaksi PU bank seperti pada point 7 di atas
19. Dan Alhamdulillah transaksi tersebut bisa dilakukan
20. Variasi dari transaski bulan april tergantung dengan keadaan awal kas bulan mei, misalkan pada satker yang lain, saldo kas rekening juga termasuk saldo LS bendahara maka transaksi di akhir bulan april seperti di bawah ini
21. Bila pada akhir april juga ada kwitansi belum di GU kan maka pada akhir april kita juga perlu membuat transaksi tersebut yang tentu saja sebelum masuk menu RUH transaksi perlu merekan RUH Kwitansi terlebih dahulu

Semoga informasi ini bermanfaat.


Berikut ini cara penyusunan RKAKL tahun anggaran 2015 dengan menggunakan aplikasi RKAKL DIPA 2014, dengan asumsi kegiatan tidak banyak berubah (bahkan sama dengan tahun sebelumnya) dan mungkin hanya diberikan kenaikan 10% seperti pada pagu indikatif yang diberikan oleh Kanwil Kemenag Jatim pada acara workshop penyusunan pagu indikatif 2015 di lingkungan kankemenag kab/ko se Jawa Timur yang dilakukan mulai kemarin Jum'at 9 Mei 2014 sampai Senin depan tanggal 12 Mei 2014 di Hotel Arya Gajayana Malang.
Pertama-tama tentu saja kita perlu backup terlebih dahulu data rkakl tahun 2014 agar apabila nanti dibutuhkan dapat kita gunakan kembali.


Langah selanjutnya kita perlu menambah Tahun anggaran pada menu Referensi
Caranya klik tombol + di sebelah kanan bawah untuk menambah data tahun anggaran besar (artinya kita akan membuat rkakl tahun 2015)
Bila berhasil akan muncul gambar seperti di bawah ini
Dengan asumsi bahwa kegiatan di tahun 2015 hampir sama dengan tahun 2014 ini, maka kita dapat dengan mudah menduplikasi rkakl 2014 pada tahun 2015 dengan cara copy antar satker pada menu Utiliti
Kita pilih tahun awal 2014, lalu pilih satker yang akan dicopy (satker asal) dan kita pilih tahun tujuan pada 2015
Pilih tambah dan tentukan satker tujuan (tentu saja sama dengan satker awal)
Setelah muncul satker tujuan (dalam hal ini untuk penyusunan rkakl 2015) lalu kita pilih proses
Bila berhasil akan muncul pop up seperti gambar di bawah
Untuk memeriksa apakah rkakl 2014 telah terduplikasi pada tahun 2015 dapat kita lihat pada menu rkakl 2014 sub menu form belanja
Th anggaran akan ter-defaut 2015 dan kita pilih satker yang akan kita lihat, di situ sudah terlihat beberapa output kegiatan hasil duplikasi tahun 2014, kita bisa mencentang semua lalu pilih ok untuk melihat lebih detil
Ternyata hasil duplikasi rkakl 2014 tersebut terkecuali yang tidak terduplikasi adalah data belanja pegawai. Seperti yang terlihat di bawah, data belanja pegawai dan tunjangan  komponen 001 sub komponen A masih bernilai Rp 0
Untuk itu kita perlu melakukan restore data aplikasi GPP untuk memasukkan data pegawai pada aplikasi rkakl yang nantinya akan diperhitungkan gaji pegawai dan tunjangan secara otomatis
Kita ambil file psxxxxxx.dja lalu kita centang dan kita proses
Bila berhasil akan muncul pop up seperti di bawah ini
Lalu kita kembali ke form belanja dan lakukan penghapusan komponen 001 untuk kita masukkan data gaji pegawai. Centang pada komponen 001 lalu lakukan penghapusan
Maka tersisalah komponen  yang lain (contoh di bawah ini adalah komponen 002)
Setelah itu kita pilih rekam komponen sehingga muncul form seperti di bawah ini
Kita bisa langsung memilih komponen 001 untuk pembayaran gaji, setelah itu centang dianggarkan tahun pada semua tahun (mulai 2015)
Bila berhasil maka akan cuncul seperti di bawah ini
Dan hasilnya akan seperti di bawah ini, anggaran belanja pegawai akan terisi secara otomatis sesuai data pegawai dari aplikasi GPP
Hanya saja yang "sangat perlu" kita perhatikan adalah anggaran uang makan PNS, kenapa? karena bila pun anggaran gaji lainnya (selain uang makan) suatu saat nanti pagu minus masih dapat kita ajukan SPM-nya, tapi tidak dengan Uang makan maupun belanja gaji lainnya yang bertengger di halaman 4 DIPA, kenapa dengan anggaran uang makan ini penting kita lakukan penelaahan? Karena sesuai PMK 53 Tahun 2014 tentang standar biaya masukan tahun 2015 besaran Uang Makan PNS untuk tahun 2015 rata-rata naik 40% dari tahun 2014. Karena referensi rkakl 2014 masih menggunakan SBM 2014 maka untuk uang makan perlu kita hitung ulang dengan mengalikannya 1,4 agar tidak terjadi kekurangan anggaran uang makan untuk 2015. Jadi bila misalkan dari proses tadi dihasilkan uang makan sebesar 100 juta setahun, sebaiknya kita rubah menjadi 140 juta setahun mengingat satuan biaya uang makan PNS tahun 2015 naik rata-rata 40%.


Sekalipun SPAN diharapkan meningkatkan/ memperbaiki proses bisnis pengelolaan keuangan negara, tetapi masih meninggalkan banyak PR untuk perbaikan sistem anyar tersebut. Salah satu sistem yang justru tidak lebih baik dari sistem sebelum SPAN adalah proses retur SP2D. Bila sebelumnya untuk retur SP2D satker mendapatkan adk untuk dirubah dalam aplikasi SPM dan surat pengantar maupun SPTJM otomatis bisa dibuat oleh aplikasi SPM, maka belum seperti itu yang ada pada SPAN.

Satker harus membuat secara manual surat perbaikan retur SP2D beserta SPTJMnya, bahkan ada prosedur tambahan bila retur tersebut disebabkan nomer rekening yang salah, yakni penonaktifan suplier seperti yang pernah saya singgung sebelumnya. Untuk mempermudah proses perbaikan retur pada sistem SPAN yang belum sempurna ini, kami bagikan di sini format surat perbaikan retur SP2D dalam format word agar anda bisa memanfaatkannya.

Berikut ini format retur SP2D bisa anda download di sini.


Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) memberikan kita nuansa kerja baru dengan sistem prosedur yang baru dalam pengelolaan keuangan satuan kerja. Salah satu manajemen data suplier dalam SPAN adalah penonaktifan suplier. Prosedur ini kita tempuh dalam kaitannya dengan penonaktifan suplier, seperti dari pengalamn kami pada piloting SPAN di tahun ini, kami melakukan penonaktifan suplier disebabkan retur atas nomer akun penerima yang tidak valid. Langkah penonaktifan suplier menurut KPPN diperlukan karena retur tersebut melibatkan perubahan nomer rekening. Kalaulah tidak merubah nomer rekening, maka tidaklah perlu melakukan penonaktifan suplier, tapi "mungkin" perubahan data suplier.

Berikut ini contoh format surat penonaktifan suplier sesuai dengan Per 58/PB/2013 tentang pengelolaan data suplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara (Lampiran XI untuk data suplier pegawa/ para penerima) dan (Lampiran XII untuk data suplier non pegawai/ perusahaan/ organisasi tunggal).

Silahkan download format surat penonaktifan supplier dalam SPAN di sini


Sudah hampir 1500 pengunjung mereview museum angkut pada weblog ini. Postingan Musium angkut meskipun dalam halaman pencairan google (seperti gambar di bawah) menempati halama ke-dua lembar pencarian Google, tapi gambar yang ada pada postingan museum angkut blog ini menempati halaman pertama mesin pencairan paling populer untuk saat ini.
Bisa jadi semakin banyak tulisan di weblog ini tentang museum angkut, mungkin akan bisa mengangkat tulisan tentang musium angkut di situs ini untuk menempati pa;ing tidak halaman pertama mesin pencairan Google. Semoga saja tulisan ini bisa menjadi salah satu pengangkat postingan Museum Angkut tersebut.


Berikut ini format BAR bagi satker yang dilayani oleh KPPN yang melaksanakan piloting SPAN. Format BAR SPAN ini sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan No S-1679/PB/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Langkah-langkah pelaksanaan rekonsiliasi eksternal KPN, Konfirmasi Data Transaksi Keuangan Tingkat Wilayah dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa bendahara Umum Negara Tingkat KPPN/ Kanwil pada Masa Transisi Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN). Anda bisa download format BAR SPAN tersebut dalam bentuk word include exel di sini.


 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions