Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://nedy-rahasia.blogspot.com/feeds/posts/default 
 

Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
Blog secreet
Add To Favorite

62622

Telah terbit Perubahan Juknis BOS 2014 dengan disahkannya Permendikbud Nomor 76 Tahun 2014 tentang perubahan permendikbud nomer 101 Tahun 2013 tentang Juknis BOS 2014 yang ternyata ini menjadi jawaban mengapa juknis bansos kurtilas di situs bos.kemenag.go.id dihilangkas seperti yang saya tulis di Juknis Bansos Buku Kurikulum 2013. Dalam juknis tersebut disebutkan perubahan pada bab V (yang kelihatannya salah ketik bab IV pada Permendikbud Nomor 76 Tahun 2014)
Read more »

.


Standar Struktur Biaya telah diatur dalam PMK Nomor 195/PMK.02/2014 seperti yang dapat anda download pada link di bawah. Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa standar struktur biaya ini diberlakukan mulai dari penyusunan RKAKL Kementerian dan Lembaga di tahun 2016 nanti. salah satu angka penting dari standar struktur biaya ini adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) PMK 195/PMK.02/2014
Read more »


Mungkin banyak yang belum tahu bahwa dalam menyongsong kurikulum 2013, pemerintah juga menyediakan dana untuk pengadaan buku kurikulum 2013. Menurut juknis bansos buku kurikulum 2013 seperti yang kami cantumkan di bawah postingan ini yang sempat kami download pada situs bos.kemdikbud.go.id yang pada hari ini ternyata link tersebut telah tiada, Bansos buku kurikulum 2013 diberikan tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan sekolah.
Read more »


Telah diterbitkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014 dan Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 bisa anda download di web kemenag di link ini.
Read more »


Pembayaran uang muka kerja diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tepatnya pada pasal 51 ayat (5) disebutkan bahwa pembayaran uang muka kerja didasarkan pada SPBy (Surat Perintah Bayar) yang dilampiri paling tidak:

  1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan/ pembayaran
  2. Rincian Kebutuhan dana; dan
  3. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja,
dari penerima uang muka kerja.
Read more »


Bila kita menemukan pesan eror pada SPM "pilih kode bank default sesuai daftar bank aktif di kppn mitra kerja" jangan tergesa-gesa untuk merubah referensi suplier/ bendahara yang ada pada aplikasi SPM 2014 anda. Pesan ini bisa muncul setelah kita melakukan update DBSATKER seperti pada update t_daftarbankspan yang memaksa kita menjalankan mysql-stop.bat dan mysql-install.bat karena pesan eror tersebut menunjukkan belum ada bank default span pada aplikasi SPM 2014 kita. Solusinya sebagai berikut.
Read more »


Seperti yang telah saya tulis sebelumnya bahwa sesuai dengan Per-21/PB/2014 tentang penyesuaian sisa pagu DIPA pada SPAN, pada pasal 5 disebutkan bahwa setoran pengembalian belanja mengurangi realisasi anggaran belanja dan dapat menyesuaikan sisa pagu DIPA Satker bersangkutan. Berikut ini cara penyesuaian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPM agar mata anggaran tersebut dapat diajukan lagi (dicairkan lagi) dengan syarat pembuatan SSPB menggunakan aplikasi SPM juga.
Read more »


Dalam PMK 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga menyebutkan bahwa PMK 94/PMK.02/2014 dan PMK 194/PMK.02/2013 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka berikut ini adalah format TOR dan RAB sesuai dengan PMK 136/PMK.02/2014 serta format SPTJM dan surat usulan DIPA 2015 yang sesuai dengan PMK 136/PMK.02/2014.
Read more »


Dalam PMK 190/PMK.05/2012 dijelaskan bahwa BPP ditunjuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dimana BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendara Pengeluaran dan BPP bertugas melakukan pembayaran atas UP yang dikelola sesuai pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (4) PMK tersebut.
Read more »


Setelah beberapa kali mencoba mengaplikasikan SiLaBI dengan 11 (sebelas) BPP pada satker UIN Malang mengalami masalah pada hasil dari buku pembantu BPP, barusan baru tau kalau ternyata penomeran transaksi tiap BPP haruslah unik antara BPP satu dengan lainnya. Jadi ingat penomeran unik atas SPM pada satker Kankemenag Kota Batu atas 6 dipa unit eselon yang berbeda guna mempermudah pengerjaan e-mpa dan pengarsipan di keuangan.
Read more »


Telah terbit Perubahan Juknis BOS 2014 dengan disahkannya Permendikbud Nomor 76 Tahun 2014 tentang perubahan permendikbud nomer 101 Tahun 2013 tentang Juknis BOS 2014 yang ternyata ini menjadi jawaban mengapa juknis bansos kurtilas di situs bos.kemenag.go.id dihilangkas seperti yang saya tulis di Juknis Bansos Buku Kurikulum 2013. Dalam juknis tersebut disebutkan perubahan pada bab V (yang kelihatannya salah ketik bab IV pada Permendikbud Nomor 76 Tahun 2014)
Read more »

.


Standar Struktur Biaya telah diatur dalam PMK Nomor 195/PMK.02/2014 seperti yang dapat anda download pada link di bawah. Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa standar struktur biaya ini diberlakukan mulai dari penyusunan RKAKL Kementerian dan Lembaga di tahun 2016 nanti. salah satu angka penting dari standar struktur biaya ini adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) PMK 195/PMK.02/2014
Read more »


Mungkin banyak yang belum tahu bahwa dalam menyongsong kurikulum 2013, pemerintah juga menyediakan dana untuk pengadaan buku kurikulum 2013. Menurut juknis bansos buku kurikulum 2013 seperti yang kami cantumkan di bawah postingan ini yang sempat kami download pada situs bos.kemdikbud.go.id yang pada hari ini ternyata link tersebut telah tiada, Bansos buku kurikulum 2013 diberikan tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan sekolah.
Read more »


Telah diterbitkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014 dan Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 bisa anda download di web kemenag di link ini.
Read more »


Pembayaran uang muka kerja diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tepatnya pada pasal 51 ayat (5) disebutkan bahwa pembayaran uang muka kerja didasarkan pada SPBy (Surat Perintah Bayar) yang dilampiri paling tidak:

  1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan/ pembayaran
  2. Rincian Kebutuhan dana; dan
  3. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja,
dari penerima uang muka kerja.
Read more »


Bila kita menemukan pesan eror pada SPM "pilih kode bank default sesuai daftar bank aktif di kppn mitra kerja" jangan tergesa-gesa untuk merubah referensi suplier/ bendahara yang ada pada aplikasi SPM 2014 anda. Pesan ini bisa muncul setelah kita melakukan update DBSATKER seperti pada update t_daftarbankspan yang memaksa kita menjalankan mysql-stop.bat dan mysql-install.bat karena pesan eror tersebut menunjukkan belum ada bank default span pada aplikasi SPM 2014 kita. Solusinya sebagai berikut.
Read more »


Seperti yang telah saya tulis sebelumnya bahwa sesuai dengan Per-21/PB/2014 tentang penyesuaian sisa pagu DIPA pada SPAN, pada pasal 5 disebutkan bahwa setoran pengembalian belanja mengurangi realisasi anggaran belanja dan dapat menyesuaikan sisa pagu DIPA Satker bersangkutan. Berikut ini cara penyesuaian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPM agar mata anggaran tersebut dapat diajukan lagi (dicairkan lagi) dengan syarat pembuatan SSPB menggunakan aplikasi SPM juga.
Read more »


Dalam PMK 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga menyebutkan bahwa PMK 94/PMK.02/2014 dan PMK 194/PMK.02/2013 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka berikut ini adalah format TOR dan RAB sesuai dengan PMK 136/PMK.02/2014 serta format SPTJM dan surat usulan DIPA 2015 yang sesuai dengan PMK 136/PMK.02/2014.
Read more »


Dalam PMK 190/PMK.05/2012 dijelaskan bahwa BPP ditunjuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dimana BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendara Pengeluaran dan BPP bertugas melakukan pembayaran atas UP yang dikelola sesuai pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (4) PMK tersebut.
Read more »


Setelah beberapa kali mencoba mengaplikasikan SiLaBI dengan 11 (sebelas) BPP pada satker UIN Malang mengalami masalah pada hasil dari buku pembantu BPP, barusan baru tau kalau ternyata penomeran transaksi tiap BPP haruslah unik antara BPP satu dengan lainnya. Jadi ingat penomeran unik atas SPM pada satker Kankemenag Kota Batu atas 6 dipa unit eselon yang berbeda guna mempermudah pengerjaan e-mpa dan pengarsipan di keuangan.
Read more »


 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions