Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://nedy-rahasia.blogspot.com/feeds/posts/default 
Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
Blog secreet
Add To Favorite

66036

Berkaitan dengan perubahan pemahaman akan BOS pada Kemenag yang menyebabkan dirubahnya penyaluran Bantuan Operasional Madrasah dari yang dulu menggunakan akun 57 sehingga dana bisa langsung ditransfer kepada rekening madrasah menjadi akun 52 dimana itu berarti pembelanjaan madrasah diakui sebagai belanja barang Kemenag (tidak transfer tunai lagi) maka telah diterbitkan Revisi Juknis BOS Madrasah Swasta yang bisa anda download di sini. Semoga perubahan juknis BOS bagi Madrasah Swasta tersebut dapat membantu kelancaran penyaluran/ penggunaan Bantuan Operasional Sekolah bagi Madrasah Swasta (sepertinya sekarang kurang tepat kalau menggunakan pilihan kata penyaluran mengingat tidak tunai rekening, lebih pada penggunaan anggaran tersebut)


Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maka Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 13/PB/2015 tentang "Batas Maksimum" pencairan dana DIPA PNBP pada Dirjen Bimas Islam di Lingkungan Kemenag Tahap I tahun 2015 sebagaimana bisa didownload pada link di bawah.
Read more »


Terhitung mulai dari 6 Mei 2015 (hari ini) telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Agama. PP No 19 Tahun 2015 yang ditandatangani pada 6 April 2015 ini menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Read more »


Meskipun masih cukup jauh untuk mengitung pajak tukin bulan desember (karena bahkan awal tahun ini tukin memang belum kita cairkan di lingkungan Kemenag), tapi tidak ada salahnya kami sampaikan di sini "simuasi sementara" penghitungan pajak tukin yang bersifat DTP dan progresif untuk bulan desember sebagai tolak ukur keandalan penghitungan pajak tukin kita pada bulan reguler (selin desember) dan pada penghitungan pajak tukin bulan 13 kalaupun memang dibayarkan juga.
Read more »


Melihat detil RKAKL satker yang baru selesai revisi beberapa hari yang lalu, senang rasanya mengetahui kalau ternyata tukin tahun ini "dianggarkan" sampai 13 bulan, itu berarti ada "kemungkinan" pembayaran Tukin Gaji-13. Kalaupun memang kebijakan pemerintah "jadi" mencairkan gaji-13 beserta tunjangan kinerja-13, maka kita perlu menyiapkan pula perhitungan pajak tukin gaji-13 karena perlakuannya yang berbeda dengan pajak tukin di bulan reguler (kecuali desember). Mengapa begitu? sebagai buktinya anda dapat memeriksa daftar gaji pegawai di satker anda dan pastinya pph G-13 selalu lebih besar daripada bulan-bulan lainnya (bahkan kadang lebih dari 200%).
Read more »


 Berikut ini salah satu permasalahan dari aplikasi Silabi pada SAS 2015. Terkadang ketika kita akan mengirim adk LPJ bendahara muncul peringatan seperti gambar di samping "Data LPJ/ Berita Acara Kosong". Kabarnya beberapa satker mengalaminya (meskipun kami tidak) ada kemungkinan hal ini dikarenakan database yang crash karena utak-atik aplikasi (biasanya kasus down-grade), padahal sebetulnya pada silabi, bila terjadi masalah pada update SAS, tidak perlu didowngrade, cukup replace file lpj_satker.app dengan yang lama (jadi saran saya kita punya bank backup file ini) bila ada masalah dengan silabi, tinggal pakai versi app yang lama (tanpa harus downgrade SAS-nya).
Read more »


Sebelumnya sudah ada yang berkomentar, mengapa harus ruwet-ruwet menghitung pajak? Bukankah itu hanya in-out ditanggung pemerintah? Maka menurut kami bukan seperti itu, namun keandalan penghitungan pajak diperlukan juga terkait dengan kewajiban bendahara sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor SPT Masa agar lebih tepat dalam melakukan penghitungan pajak sesuai aturan perpajakan. Sebenarnya ada mekanisme penghitungan pajak yang tidak "ruwet" yakni pendekatan final, namun pendekatan ini tidak perlu memperhitungkan PTKP, cukup golongan ke-PNS-an-nya saja sudah bisa dijadikan tarif perpajakannya.
Read more »


Persentase Anggaran Pendidikan tahun ini sebesar 20,59%. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 pada pasal 17 ayat (2). Hal ini berarti sedikit lebih tinggi dibanding yang tercantum dalam UU No 27 tahun 2014 tentang APBN 2015 yang hanya sebesar 20,06%. Dan yang perlu diperhatikan lagi dalam pasal 23B ternyata dalam UU No 3 Tahun2015 ini, masuk lagi dana antisipasi yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak yang menjadi tanggungjawab PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya, dimana pada UU No 27 Tahun 2014 tidak ada.
Read more »


Mengingat telah masuknya anggaran Tunjangan Kinerja/ Remunerisasi pada beberapa eselon Kementerian Agama, dan mengingat juga ulasan sebelumnya tentang Penyempurnaan Perhitungan Pajak Tunjangan Kinerja bulan Desember, ternyata perlu juga penyempurnaan penghitungan pajak tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk bulan selain Desember karena ternyata setelah kami simulasikan selama setahun dengan form perbaikan (kami beri nama bentuk-B) dari Kemenag masih menyebabkan potongan pajak minus pada bulan Desember. Hal ini dikarenakan pada form bentuk-B juga belum memperhitungkan unsur pengurang penghasilan kena pajak yakni biaya jabatan dan iuran pensiun atau THT.
Read more »


Jurnal balik (reversing entries) adalah jurnal yang dibuat pada awal suatu periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal tersebut dibuat agar pencatatan dalam periode berikutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Pada aplikasi SAIBA2015, cara melakukan jurnal balik sedikit berbeda dengan aplikasi SAKPA2014 maupun SAKPA-SAKPA sebelumnya. Bila pada aplikasi SAKPA dulu, cara jurnal balik melibatkan akun yang sama dengan jurnal penyesuaian pada sakpa sebelumnya hanya saja memberikan nilai minus pada jumlah rupiahnya. Namun itu berbeda dengan jurnal balik pada SAIBA 2015. Berikut contoh kasus jurnal balik pada SAIBA2015.
Read more »


Berkaitan dengan perubahan pemahaman akan BOS pada Kemenag yang menyebabkan dirubahnya penyaluran Bantuan Operasional Madrasah dari yang dulu menggunakan akun 57 sehingga dana bisa langsung ditransfer kepada rekening madrasah menjadi akun 52 dimana itu berarti pembelanjaan madrasah diakui sebagai belanja barang Kemenag (tidak transfer tunai lagi) maka telah diterbitkan Revisi Juknis BOS Madrasah Swasta yang bisa anda download di sini. Semoga perubahan juknis BOS bagi Madrasah Swasta tersebut dapat membantu kelancaran penyaluran/ penggunaan Bantuan Operasional Sekolah bagi Madrasah Swasta (sepertinya sekarang kurang tepat kalau menggunakan pilihan kata penyaluran mengingat tidak tunai rekening, lebih pada penggunaan anggaran tersebut)


Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maka Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 13/PB/2015 tentang "Batas Maksimum" pencairan dana DIPA PNBP pada Dirjen Bimas Islam di Lingkungan Kemenag Tahap I tahun 2015 sebagaimana bisa didownload pada link di bawah.
Read more »


Terhitung mulai dari 6 Mei 2015 (hari ini) telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Agama. PP No 19 Tahun 2015 yang ditandatangani pada 6 April 2015 ini menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Read more »


Meskipun masih cukup jauh untuk mengitung pajak tukin bulan desember (karena bahkan awal tahun ini tukin memang belum kita cairkan di lingkungan Kemenag), tapi tidak ada salahnya kami sampaikan di sini "simuasi sementara" penghitungan pajak tukin yang bersifat DTP dan progresif untuk bulan desember sebagai tolak ukur keandalan penghitungan pajak tukin kita pada bulan reguler (selin desember) dan pada penghitungan pajak tukin bulan 13 kalaupun memang dibayarkan juga.
Read more »


Melihat detil RKAKL satker yang baru selesai revisi beberapa hari yang lalu, senang rasanya mengetahui kalau ternyata tukin tahun ini "dianggarkan" sampai 13 bulan, itu berarti ada "kemungkinan" pembayaran Tukin Gaji-13. Kalaupun memang kebijakan pemerintah "jadi" mencairkan gaji-13 beserta tunjangan kinerja-13, maka kita perlu menyiapkan pula perhitungan pajak tukin gaji-13 karena perlakuannya yang berbeda dengan pajak tukin di bulan reguler (kecuali desember). Mengapa begitu? sebagai buktinya anda dapat memeriksa daftar gaji pegawai di satker anda dan pastinya pph G-13 selalu lebih besar daripada bulan-bulan lainnya (bahkan kadang lebih dari 200%).
Read more »


 Berikut ini salah satu permasalahan dari aplikasi Silabi pada SAS 2015. Terkadang ketika kita akan mengirim adk LPJ bendahara muncul peringatan seperti gambar di samping "Data LPJ/ Berita Acara Kosong". Kabarnya beberapa satker mengalaminya (meskipun kami tidak) ada kemungkinan hal ini dikarenakan database yang crash karena utak-atik aplikasi (biasanya kasus down-grade), padahal sebetulnya pada silabi, bila terjadi masalah pada update SAS, tidak perlu didowngrade, cukup replace file lpj_satker.app dengan yang lama (jadi saran saya kita punya bank backup file ini) bila ada masalah dengan silabi, tinggal pakai versi app yang lama (tanpa harus downgrade SAS-nya).
Read more »


Sebelumnya sudah ada yang berkomentar, mengapa harus ruwet-ruwet menghitung pajak? Bukankah itu hanya in-out ditanggung pemerintah? Maka menurut kami bukan seperti itu, namun keandalan penghitungan pajak diperlukan juga terkait dengan kewajiban bendahara sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor SPT Masa agar lebih tepat dalam melakukan penghitungan pajak sesuai aturan perpajakan. Sebenarnya ada mekanisme penghitungan pajak yang tidak "ruwet" yakni pendekatan final, namun pendekatan ini tidak perlu memperhitungkan PTKP, cukup golongan ke-PNS-an-nya saja sudah bisa dijadikan tarif perpajakannya.
Read more »


Persentase Anggaran Pendidikan tahun ini sebesar 20,59%. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 pada pasal 17 ayat (2). Hal ini berarti sedikit lebih tinggi dibanding yang tercantum dalam UU No 27 tahun 2014 tentang APBN 2015 yang hanya sebesar 20,06%. Dan yang perlu diperhatikan lagi dalam pasal 23B ternyata dalam UU No 3 Tahun2015 ini, masuk lagi dana antisipasi yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak yang menjadi tanggungjawab PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya, dimana pada UU No 27 Tahun 2014 tidak ada.
Read more »


Mengingat telah masuknya anggaran Tunjangan Kinerja/ Remunerisasi pada beberapa eselon Kementerian Agama, dan mengingat juga ulasan sebelumnya tentang Penyempurnaan Perhitungan Pajak Tunjangan Kinerja bulan Desember, ternyata perlu juga penyempurnaan penghitungan pajak tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk bulan selain Desember karena ternyata setelah kami simulasikan selama setahun dengan form perbaikan (kami beri nama bentuk-B) dari Kemenag masih menyebabkan potongan pajak minus pada bulan Desember. Hal ini dikarenakan pada form bentuk-B juga belum memperhitungkan unsur pengurang penghasilan kena pajak yakni biaya jabatan dan iuran pensiun atau THT.
Read more »


Jurnal balik (reversing entries) adalah jurnal yang dibuat pada awal suatu periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal tersebut dibuat agar pencatatan dalam periode berikutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Pada aplikasi SAIBA2015, cara melakukan jurnal balik sedikit berbeda dengan aplikasi SAKPA2014 maupun SAKPA-SAKPA sebelumnya. Bila pada aplikasi SAKPA dulu, cara jurnal balik melibatkan akun yang sama dengan jurnal penyesuaian pada sakpa sebelumnya hanya saja memberikan nilai minus pada jumlah rupiahnya. Namun itu berbeda dengan jurnal balik pada SAIBA 2015. Berikut contoh kasus jurnal balik pada SAIBA2015.
Read more »


 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions